𝗕𝗮𝗵𝗮𝘀 𝗗𝗕𝗛𝗖𝗛𝗧 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗸𝗮𝗶, 𝗕𝗲𝗮 𝗖𝘂𝗸𝗮𝗶 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗸𝘀𝗮𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙨𝙝𝙤𝙬 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻

Pasuruan – Sebagai daerah penyumbang cukai tertinggi se-Indonesia, tentunya membuat Kabupaten Pasuruan juga sebagai daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbesar pula se-Indonesia. Hal ini memunculkan tanggung jawab yang lebih kepada Pemkab Pasuruan terkait pengelolaan DBHCHT yang sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.011/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dalam rangka terciptanya 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘨𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 pada Pemkab Pasuruan khususnya dalam pelaksanaan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan, pada hari Jumat (26/11) Pemkab Pasuruan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggandeng Bea Cukai Pasuruan dengan menyelenggarakan 𝘵𝘢𝘭𝘬𝘴𝘩𝘰𝘸 yang membahas tuntas penggunaan DBHCHT tahun 2021.

Bertempat di Command Center Pemkab Pasuruan, pelaksanaan 𝘵𝘢𝘭𝘬𝘴𝘩𝘰𝘸 menghadirkan narasumber tunggal, Joko Wuriyanto selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Bea Cukai Pasuruan. 𝘛𝘢𝘭𝘬𝘴𝘩𝘰𝘸 membahas tentang bagaimana pelaksanaan alokasi anggaran DBHCHT pada Kabupaten Pasuruan. Perlu diketahui, dalam ketentuannya untuk alokasi Tahun 2021 DBHCHT digunakan dalam 3 (tiga) bidang, yakni kesejahteraan masyarakat 50%, penegakan hukum 25%, dan kesehatan masyarakat 25%.

𝘛𝘢𝘭𝘬𝘴𝘩𝘰𝘸 yang berlangsung dengan total durasi lebih dari 3 jam ini tidak hanya membahas tentang alokasi DBHCHT, namun juga membahas ketentuan perundang-undangan di bidang cukai termasuk pengenalan rokok sesuai ketentuan dan rokok ilegal. Pada 𝘵𝘢𝘭𝘬𝘴𝘩𝘰𝘸 kali ini Joko menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis rokok ilegal yang harus diketahui masyarakat dan diharapkan masyarakat juga dapat turut membantu pemerintah dalam melawan penyebaran rokok ilegal yang merugikan Negara.

“Rokok ilegal selain merugikan Negara, tentunya rokok ilegal juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat termasuk di Pasuruan. Semakin maraknya rokok ilegal, penerimaan Negara melalui sektor cukai akan berkurang, yang tentunya alokasi pembagian DBHCHT yang mendukung kesejahteraan dan kesehatan untuk Daerah Pasuruan juga akan ikut berkurang. Tentunya masyakarat Pasuruan yang dirugikan, ” ungkap Joko. Pemerintah Daerah, Bea Cukai dan aparat penegak hukum lain berkomitmen penuh untuk terus bergandengan bersama-sama melawan rokok ilegal demi kesejahteraan rakyat khususnya di daerah Pasuruan.

(PLI BC Pasuruan)

#𝘛𝘢𝘭𝘬𝘴𝘩𝘰𝘸
#DBHCHT
#BerantasRokokIlegal
#LegalItuMudah
#StopRokokIlegal
#BeaCukaiPasuruan
#BeaCukaiMakinBaik
#𝘞𝘦𝘚𝘦𝘳𝘷𝘦𝘉𝘺𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵
#BeaCukaiPasuruanGaspolWBBM2022