𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗞𝗜𝗛𝗧, 𝗕𝗲𝗮 𝗖𝘂𝗸𝗮𝗶 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶 𝗧𝗶𝗿𝘂 𝗸𝗲 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗞𝘂𝗱𝘂𝘀

Pasuruan – Sebagai daerah penerima manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tertinggi di Indonesia, Kabupaten Pasuruan mempunyai berbagai rencana kegiatan yang salah satunya dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum di bidang cukai serta memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai bidang, salah satunya melalui sosialisasi dan pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 21/PMK.04/2020, KIHT adalah kawasan yang dijadikan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau. Sebagai kawasan pemusatan kegiatan industri, KIHT dilengkapi prasarana, sarana, serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau. KIHT disediakan, dikembangkan, dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau atau disebut juga dengan pengusaha kawasan.

Setelah sebelumnya melaksanakan beberapa rapat koordinasi dan pertemuan bersama dengan Pemerintah Daerah, pada hari Selasa, 28 September 2021, Bea Cukai Pasuruan mendampingi rombongan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari perwakilan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi pemanfaatan DBHCHT ke Pemerintah Kabupaten Kudus terkait dengan perencanaan, pembangunan serta pengelolaan KIHT Kudus yang telah diresmikan sejak bulan Oktober Tahun 2020.

𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗞𝗮𝗻𝘁𝗼𝗿 𝗕𝗲𝗮 𝗖𝘂𝗸𝗮𝗶 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻, 𝗛𝗮𝗻𝗻𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗱𝗶𝗵𝗮𝗿𝘁𝗼, turut mendampingi Bupati Pasuruan, H. M. Irsyad Yusuf, dan Ramdhanu Dwiyantoro, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dalam pemaparan rencana pembangunan KIHT di Kabupaten Pasuruan dan beraudiensi secara langsung dengan Bupati Kudus, H. M. Hartopo. Diawali dengan pemaparan terkait profil KIHT Kudus, pada kesempatan yang sama, 𝗛𝗮𝗻𝗻𝗮𝗻 menyampaikan terkait optimisme Bea Cukai Pasuruan dan Pemkab Pasuruan dalam membangun KIHT di Kabupaten Pasuruan sesuai yang tercantum dalam amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 21/PMK.04/2020.