Adakan Monitoring Khusus, Bea Cukai Pasuruan Cek Kesiapan KB Mandiri

Pasuruan (10/9) – Pada Senin s.d. Rabu, 2-4 September 2019 Bea Cukai Pasuruan menurunkan 3 tim untuk melakukan monitoring khusus terhadap perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) sebagai langkah awal penetapan perusahaan yang akan ditetapkan untuk menerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri (KB Mandiri).

“Kawasan Berikat Mandiri pada dasarnya sangat menguntungkan bagi pengusaha Kawasan Berikat, karena kegiatan yang selama ini hanya bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan Bea Cukai, sekarang bisa langsung dilakukan secara mandiri.” Ujar Deasy Tri Wahyuni, Kepala Seksi PKC I selaku salah satu ketua tim monitoring khusus saat berada di PT. Aneka Tuna Indonesia.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat pasal 50 (1) bahwa Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan pengusaha kawasan berikat atau PDKB untuk melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan di kawasan berikat.

Kegiatan yang dapat dilakukan secara mandiri antara lain :
a. pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman
b. pelayanan pemasukan barang
c. pelayanan pembongkaran barang
d. pelayanan penimbunan barang
e. pelayanan pemuatan barang
f. pelayanan pengeluaran barang dan lainnya

“sebelum ditetapkan sebagai penerima fasilitas KB Mandiri, kami melakukan monitoring terhadap IT inventory perusahaan, karena faktor utama keberhasilan pelaksanaan KB Mandiri adalah IT Inventory Perusahaan itu sendiri.” Tambah Deasy.

Kegiatan monitoring khusus ini menjadi dasar apakah perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat tersebut layak menerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri yang akan ditetapkan secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada akhir bulan September 2019, karena tidak semua perusahaan siap menerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri.

Dengan adanya fasilitas Kawasan Berikat Mandiri ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kegiatan produksinya sehingga dapat mendukung iklim investasi positif di Indonesia ke depan.