Cukai Kita, Untuk Kita!

Pasuruan (21/10) – Bertempat di Gedung Segoropuro, Komplek Pendopo Kabupaten Pasuruan, Bea Cukai Pasuruan Hadir sebagai narasumber dalam Studi Banding Pemkab Jepara ke Pemkab Pasuruan dalam Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT).
Pada acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji, dijelaskan mengenai besaran DBHCHT Kabupaten Pasuruan adalah yang tertinggi, seiring dengan proporsi capaian penerimaan cukai nasional di Kabupaten Pasuruan.

“Untuk tahun 2019, besaran DBHCHT Kab. Pasuruan adalah 177 Milyar yang pemanfaatannya sebesar minimal 50 % untuk sektor kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017, dengan tanpa meninggalkan kewajiban untuk pemanfaatan di sektor lainnya seperti pendidikan dan pemberantasan rokok ilegal contohnya.” Pungkas Agus.

Pada Sesi diskusi, Alan Marton selaku Kasubsi Intelijen KPPBC TMP A Pasuruan turut menjelaskan pentingnya sinergi dengan Pemerintah Daerah demi optimalnya penerimaan cukai yang berimbas kepada DBHCHT. “Dengan luas wilayah terdiri dari 24 kecamatan, untuk menekan peredaran rokok ilegal sangat membutuhkan sinergi dengan pihak pemerintah daerah serta partisipasi aktif ‘sadar cukai’ oleh seluruh elemen masyarakat.” Ujar Alan.

Berdasarkan PMK 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT, disebutkan bahwa DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau yang diantaranya untuk mendanai kegiatan :
a. Peningkatan kuallitas bahan baku
b. Pembinaan Industri
c. Pembinaan Lingkungan Sosial
d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Dengan demikian DBHCHT merupakan manifestasi konsep ‘Cukai kita kembali untuk kita’ dengan didukung pemanfaatan yang optimal.