Optimis Bangun KIHT, Bea Cukai Pasuruan Dampingi Pemkab Pasuruan Studi Tiru ke Kabupaten Kudus

Pasuruan – Sebagai daerah penerima manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tertinggi di Indonesia, Kabupaten Pasuruan mempunyai berbagai rencana kegiatan yang salah satunya dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta memberikan manfaat bagi masyarakat diberbagai bidang, salah satunya melalui sosialisasi dan pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 kawasan industri hasil tembakau (KIHT) adalah kawasan yang dijadikan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau. Sebagai kawasan pemusatan kegiatan industri, KIHT dilengkapi prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau. KIHT disediakan, dikembangkan, dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau atau disebut juga dengan pengusaha kawasan.

Setelah sebelumnya melaksanakan beberapa rapat koordinasi dan pertemuan bersama dengan Pemerintah Daerah, pada hari Selasa, 28 September 2021 Bea Cukai Pasuruan mendampingi rombongan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari perwakilan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi pemanfaatan DBHCHT ke Pemerintah Kabupaten Kudus terkait dengan perencanaan, pembangunan serta pengelolaan KIHT Kudus yang telah diresmikan sejak bulan Oktober Tahun 2020.

Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan, Hannan Budiharto turut mendampingi Bupati Pasuruan, H. M. Irsyad Yusuf dalam pemaparan rencana pembangunan KIHT di Kabupaten Pasuruan dan beraudiensi secara langsung dengan Bupati Kudus, H. M. Hartopo. Diawali dengan pemaparan terkait profil KIHT Kudus, pada kesempatan yang sama, Hannan menyampaikan terkait optimisme Bea Cukai Pasuruan dan Pemkab Pasuruan dalam membangun KIHT di Kabupaten Pasuruan sesuai yang tercantum dalam amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020.

Setelah melaksanakan audiensi, rombongan Pemkab Pasuruan yang didampingi oleh beberapa pejabat Pemkab Kudus mengadakan kunjungan lokasi ke KIHT Kudus untuk melaksanakan pengamatan studi tiru dan berinteraksi secara langsung dengan para pekerja yang ada disana. Hannan Budiharto yang dalam hal ini turut didampingi Joko Wuriyanto selaku Kepala Seksi PLI dan Wahyu Catur Gunawan selaku Kepala Seksi PKC II, memberikan beberapa masukan dan pertimbangan dalam optimisme pembangunan KIHT di Kabupaten Pasuruan.

KIHT sendiri diperuntukan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah. Pengertian industri kecil dan menengah dalam aturan ini merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Hal ini merupakan salah satu implementasi visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni memfasilitasi perdagangan dan industri sebagai dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(PLI BC Pasuruan)