Peningkatan Keterampilan Pegawai (P2KP) Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, Registrasi Kepabeanan, dan CEISA TPB Online Bea Cukai Pasuruan

PASURUAN – Hari Senin (20/2) Kantor Bea Cukai Pasuruan melaksanakan kegiatan Program Peningkatan Keterampilan Pegawai kepada seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Kantor Bea Cukai Pasuruan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi mengenai ketetapan baru terkait Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2017, Penetapan Mekanisme Registrasi Kepabeanan tahun 2017, dan terkait dengan mandatory aplikasi CEISA TPB Online.

Sosialisasi pertama mengenai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2017 disampaikan oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai VI, Ibu Retno Krisnandari. Pada presentasinya beliau menyampaikan bahwa terjadinya perubahan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia berdasarkan Protocol Governing The Implementation of AHTN yang disahkan oleh Para Menteri Keuangan ASEAN tanggal 8 Agustus 2003. Perubahan BTKI juga bertujuan menerapkan keseragaman klasifikasi barang negara anggota ASEAN yang dilaksanakan dengan prinsip Transparency, consistency, simplicity, dan Uniformity. Hal lain yang melatarbelakangi Perubahan ASEAN Harmonize Tariff Nomenclature adalah adanya masukkan masing-masing negara ASEAN dalam forum AHTN Task Foce yang beranggotakan classifiation experts dari negara anggota ASEAN. Harmonize System ini bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, perubahan pola perdagangan, dan situasi dan kondisi yang ada di dunia.

Perubahan pada BTKI 2017 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2017. Jumlah Bab pada Buku Tarif Kepabenan Indonesia 2017 masih sama dengan BTKI 2012 yaitu sebanyak 98 Bab. Jadi, Apa yang berubah secara signifikan pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017? Perubahan yang signifikan  pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 menggunakan AHTN 2017 menjadi BTKI 2017 adalah penyederhanaan struktur klasifikasi yang semula 10 digit menjadi 8 digit yang seragam di seluruh negara ASEAN. Terdapat penambahan Sub Pos WCO dari sebanyak 5.205 (6 digit sub pos HS) menjadi 5.387 (6 digit sub pos HS). Penambahan juga terdapat pada jumlah pos tarif BTKI dari sebanyak 10.025 pos tarif menjadi 10.826 pos tarif. Perubahan BTKI 2017 berdampak pada Bea Masuk/Bea Keluar, PDRI, Sistem CEISA/INSW, Barang Larangan dan Terbatas, serta sistem aplikasi yang berbasis kode HS.

Sosialisasi kedua mengenai Registrasi Kepabeanan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Bapak Edi Budi Santoso. Terdapat 6 pokok perubahan terhadap registrasi kepabeanan diantaranya: 1) Menuju Single ID dengan menghapus NIK (Nomor Induk Kepabeanan) dan Nomor Pokok PPJK dan NPWP yang valid sebagai Nomor Identitas; 2) Mekanisme Pelayanan secara online dan menghapus pelayanan Registrasi Kepabeanan pada Kawasan Bebas; 3)  Segmen Pelayanan untuk registrasi kepabeanan umum, percepatan investasi, dan KITE Industri Kecil Menengah; 4) Waktu Pelayanan dengan registrasi kepabeanan umum yakni 1 hari berikutnya, percepatan investasi yakni 3 jam, dan KITE Industri Kecil Menengah bersamaan dengan persetujuan Fasilitas KITE IKM; 5) Peningkatan Pengawasan terhadap ketentuan pajak dan monitoring-evaluasi secara berkala melalui penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan; 6) Integrasi Data pada portal INSW dan eksistensi dan responsibiliti menggunakan data master file NPWP sehingga hasil data dapat digunakan bersama-sama oleh DJBC dan DJP sesuai dengan tupoksi.

Selain perubahan pokok diatas, terdapat penambahan pengguna jasa wajib registrasi kepabeanan yakni Perusahaan Jasa Titipan dan Pengusaha TPS. Persyaratan utama Registrasi Kepabeanan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan keterangan status wajib pajak yang valid dari Direktorat Jenderal Pajak.

Sosialisasi ketiga yakni mengenai System Aplikasi CEISA Tempat Penimbunan Berikat Online. Aplikasi ini akan diberlakukan di 12 kantor Bea Cukai di Seluruh Indonesia termasuk Kantor Bea Cukai Pasuruan. Kantor Bea Cukai Pasuruan telah mempersiapkan sarana dan prasarana terkait dengan CEISA TPB Online kepada pengguna jasa. Segala permasalahan terkait kendala pelayanan CEISA akan diselesaiakan sampai dengan 28 Februari 2017.

Kegiatan sosialisasi ditutup oleh beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pejabat dan pegawai. Semoga dengan pelaksanaan program ini Kantor Bea Cukai Pasuruan dapat memberikan layanan yang terbaik bagi para pengguna jasa dan memberikan peran positif untuk menjadikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi Lebih Baik. (BRAVO – BEA CUKAI)

 

Add Comment