𝗧𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶, 𝗕𝗲𝗮 𝗖𝘂𝗸𝗮𝗶 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗹𝗮𝗿 𝗥𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘀𝗶

Pasuruan – Pasuruan dengan penerimaan Cukai terbesar se-Indonesia berdampak pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang di transfer ke Pemerintah Daerah Pasuruan juga terbesar se-Indonesia. Bea Cukai Pasuruan sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun ditugaskan untuk terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi baik kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kota Pasuruan khususnya terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) . Pendampingan yang secara berkelanjutan kali ini diselenggarakan dalam bentuk rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Bea Cukai Pasuruan pada hari Senin (27/09).

Bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Jalan Hayam Wuruk No. 14 Kota Pasuruan, Rapat Koordinasi dibuka oleh Heru Widiyanto selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasuruan. Agenda pembahasan utama dalam rapat kali ini adalah penggunaan DBHCHT khususnya terkait pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di wilayah Kabupaten Pasuruan. Setelah dibuka oleh Heru, rapat dilanjutkan dengan pemaparan materi pembangunan KIHT di Kabupaten Pasuruan oleh Diano Vela Fery selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hadir secara langsung dalam rapat pembahasan, 𝗛𝗮𝗻𝗻𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗱𝗶𝗵𝗮𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗞𝗮𝗻𝘁𝗼𝗿 𝗕𝗲𝗮 𝗖𝘂𝗸𝗮𝗶 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 dengan didampingi oleh tim dari Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan, dan Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Rapat Koordinasi juga dihadiri oleh Ramdhanu Dwiyantoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan yang menangani KIHT. Di antaranya adalah Irianto selaku Inspektur Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri selaku Kepala Dinas Pertanian, Achmad Hasani selaku Kepala Badan Keuangan Daerah, dan Tri Agus Budiharto selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja.

(PLI BC Pasuruan)

#GempurRokokIlegal