𝙁𝙤𝙘𝙪𝙨 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙪𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝗕𝗲𝗮 𝗖𝘂𝗸𝗮𝗶 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗼𝘁 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗵𝗮𝘀 𝗥𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗞𝗲𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗗𝗕𝗛𝗖𝗛𝗧 2022

Pasuruan – Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, maka setiap Pemerintah Daerah yang menerima DBHCHT diwajibkan untuk membuat Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT. Dari total Dana yang didapat, terdapat alokasi anggaran 10% untuk program penegakan hukum Pemberantasan Rokok Ilegal yang tentunya harus berkoordinasi dengan Kantor Bea Cukai setempat. Atas dasar tersebut, pada hari Rabu (16/02) Bea Cukai Pasuruan dan Pemerintah Kota Pasuruan menggelar rapat 𝘍𝘰𝘤𝘶𝘴 𝘎𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 (FGD) terkait RKP di tahun 2022.

Bertempat di ruang rapat Kantor Bea Cukai Pasuruan, pelaksanaan FGD dipimpin oleh Joko Wuriyanto selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan informasi serta Sony Wahyu Prasetyo selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Pasuruan. Hadir pula pada pembahasan FGD kali ini Perwakilan dari Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Pasuruan, Dinas Kominfo, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Pasuruan.

Pelaksanaan FGD dibuka dengan penyegaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT yang dipaparkan oleh Kristian Agung Pramono selaku Pemerika Bea dan Cukai Ahli Pertama. Pembahasan selanjutnya terkait riviu kinerja Pemkot Pasuruan tahun 2021 yang dibawakan oleh Joko dan Sony. Setelah itu, pelaksanaan FGD dilanjutkan dengan pemaparan RKP 2022 oleh Pemkot Pasuruan dan diakhiri dengan diskusi bersama terkait hasil pemaparan RKP serta masukan untuk kegiatan ke depan.

(PLI BC Pasuruan)

#DBHCHT
#GempurRokokIlegal
#RencanaKegiatan
#BeaCukaiPasuruan
#BeaCukaiMakinBaik
#𝘞𝘦𝘚𝘦𝘳𝘷𝘦𝘉𝘺𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵
#BeaCukaiPasuruanGaspolWBBM2022