Kawasan Berikat

Peraturan Kawasan Berikat

Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat mulai berlaku 26 November 2018, menggantikan PMK tentang kawasan berikat yang lama.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Per-19/BC/2018 tentang Kawasan Berikat

Pendirian Kawasan Berikat

Bangunan, tempat, dan/atau kawasan yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan peti kemas
  2. Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kasasan lain; dan
  3. Digunakan untuk melakukan Kegiatan Pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi.

Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus memiliki:

  1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
  2. Izin Usaha Industri;
  3. Hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid;
  4. Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; dan
  5. Memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

Jenis Dokumen

Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
  • Peraturan Tatalaksana: PER-13/BC/2016
Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai
  • Peraturan : PER-14/BC/2016
Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan Jaminan dan Pemasukannya Kembali ke Tempat Penimbunan Berikat
  • Peraturan : PER-15/BC/2016
Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan Jaminan dan Pemasukannya Kembali ke Tempat Penimbunan Berikat
  • Peraturan : PER-15/BC/2016
Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lain
  • Peraturan : PER-26/BC/2016
Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat
  • Peraturan : PER-27/BC/2016
Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
  • Peraturan : PER-27/BC/2016

IT Inventory

Perusahaan yang menggunakan fasilitas Kawasan Berikat diharuskan untuk memiliki dan mendayagunakan IT Inventory sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Silahkan ketikan kata kuncinya pada kolom pencarian untuk menemukan daftar pertanyaan serupa.